alamat baru

April 13, 2014 § Leave a comment

terimakasih atas kunjungannya kawan. saat ini saya sedang pindah-pindah alamat blog. di alamat berikut: http://alimahbentara.blogspot.com

mengurai kehidupan mulai dari istilah gender

July 16, 2013 § Leave a comment

sudah sangat sering saya mendengar seorang lelaki mengomentari seorang perempuan yang bersikap atau melakukan hal-hal yang selama ini dilakukan oleh lelaki. lalu, tiba-tiba dia berseloroh, “waaahh…gender banget” atau komentar-komentar lain yang intinya merujuk pada istilah “gender”. bagi saya yang merasa telah membaca, mencoba memahaminya baik dari pengalaman sehari-hari maupun dari bacaan tentang apa itu gender, rasanya ingin sekali meralatnya, tapi setiap orang memang butuh proses tersendiri. karena istilah gender, bisa jadi tidak hanya butuh dipahami, tapi juga mau diterima atau tidak. artikel berjudul “mengurai kehidupan mulai dari istilah gender” yang ditulis oleh Mariana Amirudin ini adalah salah satu dari sekian banyak artikel yang memaparkan tentang apa itu istilah gender. selamat membaca kawan…

*****

Masih banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa istilah gender semata-mata merujuk pada perempuan. Masih banyak pula yang salah paham atau rancu dalam memahami istilah gender dan jenis kelamin (seks). Kesalahpahaman tersebut bahkan masih terjadi pada pihak-pihak yang berurusan dengan program-program kesetaraan gender di Indonesia. Saya tidak ingin mengatakan bahwa ini suatu kesalahan, tetapi ini suatu pekerjaan kita semua yang memiliki keahlian khusus di bidang studi gender (gender expert). Istilah gender memang perlu dipahami secara tuntas, sebelum kita menggunakannya, mengucapkannya, dan sebelum kita bekerja untuk hal tersebut.

Ada banyak pengertian terkait dengan istilah gender. Gender memang bukan berakar dari bahasa Indonesia, dan gender bukanlah sekedar satu kata dengan satu pengertian. Gender adalah sebuah konsep yang menceritakan banyak hal mengenai kehidupan dua jenis kelamin manusia, yaitu laki-laki dan perempuan. Istilah gender berangkat dari kesadaran kita bahwa manusia tidaklah satu, manusia bermacam-macam, dalam hal ini adalah jenis kelaminnya. « Read the rest of this entry »

lagi, perempuan dalam cengkeram kebijakan diskriminatif

January 3, 2013 § Leave a comment

…Proses pembentukan suatu kebijakan yang tidak partisipatif, tidak transparan dan tidak akuntabel cenderung melatarbelakangi kehadiran sebuah kebijakan yang diskriminatif. Termasuk dalam kategori tidak berpartisipatif adalah proses penyususnan dan pembahasan suatu kebijakan, yang tidak melibatkan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran pengaturan. Pada kebijakan diskriminatif yang secara khusus menyasar pada perempuan, dapat dipastikan tidak ada keterlibatan peremuan dalam proses penyusunan dan pembahasannya…(Komnas Perempuan, 2012)

Saat ini perbincangan publik tengah diramaikan dengan pro dan kontra larangan perempuan yang ngangkang saat di sepeda motor.  Pro kontra tersebut mengemuka setelah Walikota Lhokseumawe, Suaydi Yahya menyatakan berencana mengeluarkan peraturan larangan tentang perempuan ngangkang ketika naik sepeda motor. Sontak pernyataan ini menjadi pembicaraan hangat yang terus bergulir di masyarakat, terutama di social media. Seperti diketahui umum, sebelumnya Aceh juga memberlakukan larangan perempuan memakai celana jeans.

Suaydi menilai bahwa, perempuan duduk ngangkang di atas sepeda motor dinilai tidak sesuai dengan Syariat Islam dan adat istiadat setempat. Larangan duduk ngangkang tersebut hanya bagi perempuan. Nantinya, penumpang yang duduk di belakang juga dilarang memakai jeans karena pakaian seperti ini dinilai tak sesuai syariat Islam. Dengan dalih tambahan untuk meneruskan budaya dalam masyarakat yang hampir hilang, Suaydi begitu yakin dan memastikan akan menetapkan aturan tersebut. Bahkan ia juga akan segera menghimbau masyarakat di desa-desa. Namun seperti dikutip sejumlah media massa, kendati dia mengaku belum memastikan bentuk aturan yang akan diberlakukan tersebut, namun sejumlah pihak telah mengeluarkan argumentasinya terkait pelarangan yang ditujukan pada perempuan ini. Yang cukup berbeda, kali ini bukan hanya Komisi Nasional Anti-Kekerasan Perempuan (Komnas Perempuan) dan sejumlah aktifis gerakan perempuan yang tidak sungkan menyatakan keberatan dan larangannya terhadap rencana pemberlakuan tersebut, namun Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun turut mengeluarkan argumen yang intinya bias memberatkan rencana pemberlakuan aturan tersebut.

Buruknya Kualitas Pendidikan

Komnas Perempuan menilai larangan perempuan duduk ngangkang di sepeda motor, adalah peraturan sia-sia. Selain tidak perlu diatur, hal tersebut dianggap mengada-ada dan bermuatan politis. Ketua Gugus Kerja Perempuan dalam Konstitusi dan Hukum Nasional Komnas Perempuan, Husein Muhammad seperti dikutip Okezone.com pada Rabu (2/1/2013) , menilai kebijakan Pemkot Lhokseumawe tersebut menandakan buruknya kualitas pendidikan. Menurutnya, masih banyak hal yang perlu diperhatikan, namun para pemegang kebijakan justru lebih mengurusi hal-hal sepele. Seperti masalah pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat, itu yang menurutnya semestinya menjadi perhatian. Kebijakan juga semestinya dibuat bukan untuk mengatur individu atau moral personal melainkan publik secara umum.

Kebijakan yang akan segera diberlakukan di Lhokseumawe itu , dinilainya sebagai peraturan yang pertama kali ada di dunia. Sebab menurutnya, negara-negara Islam pun tidak memberlakukan peraturan itu. Tidak ada negara yang memberlakukan aturan seperti di Aceh, bahkan negara seperti Mesir dan Pakistan juga tidak memberlakukannya. Komnas Perempuan juga akan melayangkan surat ke sejumlah instansi terkait mengenai peraturan kontroversial itu.

Syariat Islam Tidak Mengatur Perempuan Ngangkang

Alasan tidak sesuai syari’at seperti diungkapkan Suaydi, segera dibahas Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menyikapi Pemerintah Kota Lhokseumawe, Aceh, yang akan memberlakukan larangan bagi perempuan duduk terbuka atau ngangkang di atas sepeda motor.  Menurut Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Amidhan, dalam Syariat Islam tidak ada aturan yang secara jelas membahas perempuan duduk ngangkang. Hal tersebut lebih menyangkut etika dan sopan santun, bukan pada hukum Syariat Islam. Bahkan jika dengan duduk ngangkang, lanjut Amidhan, tidak membahayakan ketika mengendarai sepeda motor, maka hal tersebut justru dianjurkan. Untuk kepentingan yang mendesak, maka ngangkang di sepeda motor di-ma’fu (dimaafkan).

Kendati demikian, menurut Amidhan, aturan yang akan diberlakukan di Lhokseumawe itu karena sebagai daerah otonomi khusus sehingga dapat membuat aturan tersendiri. Ada tiga hal yang menjadi landasan diterbitkannya suatu aturan baru yakni, pada aspek budaya, pendidikan, dan Agama Islam.

Larangan perempuan ngangkang ketika mengendarai sepeda motor, tambah Amidhan, bisa jadi hanya cocok diberlakukan di Aceh dan beberapa daerah lain yang memiliki kebiasaan atau budaya menutup aurat. Seperti Kalimantan Selatan dan Sumatera Barat yang kental nuansa agamanya, ketika perempuan dibonceng duduknya satu arah. Itu bukan karena aturan agama, melainkan kebiasaan dan budaya di sana. Berbeda halnya ketika di kota besar seperti Jakarta, perempuan yang duduk satu arah ketika dibonceng sepeda motor justru mengancam keselamatan jiwanya. Sebab kondisi lalu lintas yang padat dan macet, membuatnya rawan jatuh.

Lagi-lagi Perempuan Menjadi Objek Kebijakan

Sejumlah pro kontra yang bermula dari rencana pemberlakuan kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) di Aceh, ini mau tidak mau mengingatkan kita pada sejumlah kebijakan yang juga tak kalah ramai menuai pro kontra. Mungkin kita masih ingat membaca berita atau setidaknya mendengar tentang peristiwa meninggalnya Lilis Lisdawati pada tahun 2008. Ia adalah korban salah tangkap berlatar belakang Peraturan Daerah (Perda) No. 8/2005 di Kota Tangerang. Saat itu media setempat cukup ramai memberitakan ini, salah satunya seperti diberitakan Suara Warga (Edisi 007/011), Lilis Lisdawati adalah karyawan sebuah restoran yang sedang hamil 2 bulan. Suaminya Kustoyo, adalah guru SD. Tanggal 27 Februari 2006, Lilis ditangkap oleh petugas saat sedang menunggu kendaraan umum di daerah Tangerang. Ia dituduh telah melanggar Perda No. 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran.

Aturan Perda tersebut memang multitafsir sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menyebabkan salah tangkap. Pasal 4 ayat 1 misalnya, menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang sikap atau perilakunya mencurigakan, sehingga menimbulkan suatu anggapan bahwa ia/mereka pelacur, dilarang berada di jalan-jalan umum, di lapangan-lapangan, di rumah penginapan, losmen, hotel, asrama, rumah penduduk/kontrakan, warung-warung kopi, tempat hiburan, gedung tempat tontonan, di sudut-sudut jalan atau di lorong-lorong atau tempat-tempat lain di daerah.”

Petugas lalu bisa menangkap seseorang, terutama perempuan, semata-mata atas dasar kecurigaan bahwa orang tersebut adalah pelacur (PSK). Meski telah menyampaikan bahwa ia bukan PSK, Lilis tetap ditahan dan dihukum. Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan hukuman 8 hari penjara dan denda Rp 300 Ribu. Lilis berada dalam tahanan selama 4 hari sebelum akhirnya dibebaskan setelah suaminya membayar denda tersebut.

Lilis menggugat walikota Tangerang karena menjadi korban salah tangkap. Gugatan ini ditolak Pengadilan Negeri Tangerang. Gugatan Lilis semakin tidak mendapat perhatian setelah Mahkamah Agung menolak permohonan uji materi oleh masyarakat Tangerang atas Perda tersebut. Alasannya, Perda itu telah dirumuskan sesuai dengan proses yang disyaratkan. Pemerintah Kota Tangerang juga tidak melakukan upaya untuk merehabilitasi nama baik Lilis. Lilis mengalami keguguran pasca peristiwa ini. Ia juga dikeluarkan dari pekerjaannya. Suaminya keluar dari pekerjaan karena tertekan dengan tudingan beristrikan pekerja seks. Tekanan juga datang dari masyarakat sekeliling. Di tengah keterpurukan ini, Lilis dan keluarganya mulai terlilit hutang dan hidup berpindah-pindah. Lilis akhirnya meninggal dunia di penghujung 2008 dalam kondisi depresi.

Tangerang adalah satu dari 38 daerah yang memiliki perda tentang pelacuran yang mengkriminalisasi perempuan. Tidak satupun peraturan daerah serupa ini yang dibatalkan. Bahkan, Mahkamah Agung juga kembali menolak permohonan judicial review untuk Perda serupa dari Bantul. Kali ini dengan alasan bahwa permohonan diajukan melewati batas waktu yang diperbolehkan, yaitu 180 hari sejak Perda itu ditetapkan. Dari depresi Lilis hingga meninggal dunia, setidaknya jelas bagi kita bahwa ini efek dari penahanan-nya atau efek dari berbagai masalah (sosial, hukum, ekonomi) yang juga turut di-blow-up media. Selain Lilis, ada sejumlah korban salah tangkap petugas ketentraman dan ketertiban (Tramtib) bekerja sama dengan petugas penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), dan polisi setempat, yang juga dicurigai sebagai pelacur.
Selain korban salah tangkap Perda Tangerang, yang juga cukup ramai diberitakan adalah kasus penggundulan di Aceh oleh polisi Syariah. Meskipun pada akhirnya Qanun Jinayat yang sudah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada tahun 2009, harus segera dibatalkan untuk kemudian dilakukan revisi dan dilengkapi sesuai dengan kaidah hukum Islam kaffah atas desakan Ulama se-Aceh. Menurut mereka, dalam sejumlah pemberitaan, Qanun tersebut masih mengabaikan hal-hal prinsipil dalam Hukum Islam. Ulama Aceh juga mengimbau semua pihak baik Gubernur, politisi, DPRA, Ulama dan komponen masyarakat agar turut berpartisipasi member masukan kepada ulama. Hal tersebut terkait polemik yang terjadi terhadap pengesahan Qanun Jinayat dan Acara Jinayat yang disahkan pada pertengahan September 2009.

Perda Berpotensi Merugikan Perempuan

Berdasarkan hasil mini riset penulis dan kawan-kawan (dkk) tentang Qanun Jinayat pada tahun 2009, tahun 1998 awal mulai terjadi dinamika politik hukum Indonesia, yang ikut membawa dampak terhadap dinamika yuridis. Hukum Islam yang merupakan bagian dari hukum nasional turut mengalami perubahan, tidak terkecuali sektor hukum pidana (jinayat) yang sebelumnya penuh dengan ketidakmenentuan. Dinamika hukum, terutama sekali, ditandai peralihan sistem pemerintahan sentralistik menjadi sistem otonomi. Sistem ini tertuang di dalam UU No. 32 Tahun 2004. Provinsi Aceh yang mayoritas muslim dan memiliki pengalaman di bidang hukum Islam Qanun dan memberlakukannya di dalam sosio-yuridis masyarakat. Masa dinamika ini kerap dikenal era reformasi. Bagi Aceh, era ini menjadi awal penyelesainan konflik selama 30 tahunan secara beradab, melalui jalur perundang-undangan.

Lalu tahun 2000-an mulai marak kemunculan Perda-perda diskriminatif, bahkan dalam beberapa tahun terakhir sejumlah hasil penelitian mengungkap Perda-perda diskriminatif di Indonesia semakin meningkat. Dimulai dari munculnya sejumlah pemberitaan tentang deretan persoalan dalam menyikapi proses eksekusi atas seorang terpidana, mulai dari gugatan atas konsistensi perundang-undangan yang dianggap merendahkan martabat, tidak manusiawi, tidak efektif dan lan sebagainya. Termasuk awal tahun 2012 ini, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan merilis data tentang maraknya berbagai kebijakan diskriminatif yang tidak berperspektif HAM dan Jender, berupa kebijakan di tingkat nasional maupun kebijakan lokal.

Dalam kajian perempuan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengambil pendekatan proteksionis dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pronografi, yang justru menghalangi perempuan untuk dapat menikmati hak asasinya secara utuh khsususnya hak atas kepastian hukum dan atas kebebasan berekspresi. Komnas Perempuan mencatat hingga bulan Agustus 2011 terdapat 207 kebijakan diskriminatif atas nama agama dan moralitas di tingkat provinsi dan kabupaten. Sebanyak 78 dari 207 kebijakan tersebut secara khusus menyasar pada perempuan, lewat pengaturan tentang busana (23 kebijakan) dan tentang prostitusi dan pornografi (55 kebijakan) yang justru mengkriminalisasi perempuan.

Berdasarkan pemantauan Komnas Perempuan, melihat proses pembentukan suatu kebijakan yang tidak partisipatif, tidak transparan dan tidak akuntabel cenderung melatarbelakangi kehadiran sebuah kebijakan yang diskriminatif. Termasuk dalam kategori tidak berpartisipatif adalah proses penyususnan dan pembahasan suatu kebijakan, yang tidak melibatkan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran pengaturan. Pada kebijakan diskriminatif yang secara khusus menyasar pada perempuan, dapat dipastikan tidak ada keterlibatan peremuan dalam proses penyusunan dan pembahasannya.

Pentingnya Peningkatan Keterwakilan Perempuan

Di sisi lain, dalam dunia politik sendiri, perempuan adalah bagian dari warga negara yang selama ini mengalami diskriminasi. Termasuk jumlah perempuan yang duduk di DPR-RI hasil 10 kali Pemilihan Umum yang tidak pernah mencapai angka kritis 30% adalah buktinya. Padahal, minimnya keterwakilan perempuan di lembaga pengambil kebijakan secara lagsung akan menyebabkan suata perempuan menjadi tidak terwakili, sehingga pengalaman khas dan spesifik yang dialami perempuan tidak terangkat. Lebih jauh, masih berdasarkan rilis yang pernah dikeluarkan Komnas Perempuan pada Rabu (8/2/2012), fakta kekerasan terhadap perempuan akan kehilangan ruang untuk disuarakan dan diangkat sebagai bagian dari persoalan bangsa yang harus dicegah dan ditangani.

Berdasarkan penelitian Perserikatan Bangsa-bangsa, jumlah minimum 30% (tiga puluh per seartus) merupakan suatu critical mass untuk memungkinkan terjadinya suatu perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga-lembaga publik. Penetapan 30% ditujukan untuk menghindari dominasi dari salah satu jenis kelamin dalam lembaga-lembaga politik yang merumuskan kebijakan politik. Dengan demikian, diharapkan peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen dapat menjadi salah satu ruang penghapusan kekerasan terhadap perempuan melalui kebijakan publik.

Sumber tulisan: okezone.com pada tanggal 2, 3, dan 4 Januari 2013; hasil mini riset Alimah dkk tentang Qonun Jinayat tahun 2009; salah satu tulisan penulis (Alimah) di http://kppri.or.id/index.php/id/artikel/11-perempuan-dalam-cengkeraman-kebijakan-diskriminatif; http://birokrasi.kompasiana.com/2012/07/02/apa-kabar-perda-diskriminatif-474053.html

salju dan catatan ke sekian

December 4, 2012 § Leave a comment

pagi buta tadi, aku menyadari satu hal. bahwa salju sudah berjatuhan memenuhi ruangan blog-ku. kau yang pernah merasakan nyata bagaimana lembutnya salju dan menyaksikan bahwa mereka memang benar-benar putih, mungkin akan menertawaiku yang menulis ini. tapi ini adalah kali ke sekian, seperti biasa di bulan yang sama, Desember. di bulan itu, tanpa sadar catatanku dipenuhi tema tentang “kelak”. kelak aku akan seperti ini, melangkah seperti ini, mendapatkan ini dan itu dan seterusnya.

tapi setelah pagi buta itu, aku tak langsung mencatatnya di blog ini. aku malah asyik mengikatnya di ruang kepalaku. tak ingin tema “kelak” itu lari dari ruang kepalaku, aku pun terus berkisah tentang “kelak”-ku. orang pertama yang dengan setia mendengarkanku adalah seorang sepupu perempuanku yang mimpinya juga sama besarnya denganku. sementara orang kedua setelah sepupuku adalah kakak perempuan iparku, yang juga memiliki rencana-rencana yang tak terduga.

tiba-tiba, aku merasa lelah dengan pikiranku sendiri. pikiran yang tak habis-habisnya dipenuhi gagasan tentang sesuatu. yang bahkan terkadang memenuhi dan menuntut untuk dituntaskan pada saat yang kurang tepat. beruntung aku menyadarinya. ibuku yang dulu terbiasa melihat pekat di mataku, mungkin tak pernah menyangka aku menyimpan sesuatu yang begitu besar yang kapanpun bisa meledak. tapi tidak, aku menyadarinya, artinya aku faham kapan semua itu akan kuledakkan.

kali ini aku dalam proses menahan. menahan semua itu untuk tidak berjalan begitu cepat. meski jika kumau, aku bisa mempercepatnya. tentang bagaimana aku menahan semuanya, hanya aku yang faham. kendati mereka tak berhenti bertanya dan menuntutku, aku tetap bertahan dengan ‘pertahananku’. lalu aku akan terus berterimakasih pada Tuhan karena mampu membuatku bertahan dengan pertahananku. sampai tiba saatnya aku kembali menjalankan satu demi satu rencana-rencana besarku. bagiku, semua rencana bernilai besar. tapi untuk sejenak, saat ini, biarkan aku merasakan kenyataan dari mimpiku dahulu. sebelum kembali pada kelak-kelak berikutnya. yang berarti aku tidak lagi dengan “dunia sendiri”, tapi ada si kecil yang menemaniku yang juga akan kudengarkan mimpi-mimpinya.

menimbang sesuatu lalu loncat

November 29, 2012 § Leave a comment

satu waktu aku sering sekali menimbang sesuatu lalu melangkah setelah memutuskan salah satunya. kali ini masih seperti biasa, dengan percaya diri kukatakan bahwa aktivitas menimbang sesuatu bukan hanya aku yang melakukakannya. siapapun yang punya pilihan dan gelisah akan pilihan itu, ia akan menimbangnya, meski tidak selalu berakhir pada memutuskannya.

tapi kali ini aku tidak melangkah, tapi ingin langung meloncat dan menerjang apa yang sudah lama matang di ruang kepala. bertahanku di tengah mereka yang dengan percaya diri akan terus memanfaatkan diamku adalah muaranya. aku sudah meyakinkan diri, bahkan sebelum mereka memanfaatkanku, aku sudah meyakinkan diri bahwa aku berkuasa pada diriku. persoalan bahwa sekarang aku masih bertahan di tengah mereka adalah karena aku merasa kasihan terhadap mereka. dan ingin berbuat baik pada mereka dan melihat perkembangan perubahan mereka ke arah yang lebih baik.

tapi tidak, seperti yang sudah kubilang, apa yang ada di depanku adalah proses. belum akhir. kali ini untuk proses ini sepertinya aku sudah mulai yakin untuk mengakhirinya dan meneruskan proses berikutnya. mungkin terlintas dalam pikiranmu bagaimana aku begitu bodoh untuk tetap bertahan di tengah mereka. tidak, aku tidak bodoh, aku hanya butuh waktu mematangkan kesabaranku. bukan, lebih tepatnya, mematangkan kebijaksanaanku sebagai manusia. dan dengan kebijaksanaanku, aku memutuskan untuk segera meloncat merubah diriku lebih baik lagi, sebelum secara sia-sia berkelanjutan berharap merubah mereka lebih baik lagi.

geliat pemuda lintas iman ciptakan budaya damai

November 29, 2012 § Leave a comment

“Saya melihat Indonesia hari ini ada di Cirebon”.

Kalimat tersebut diungkapkan seorang ibu, isteri dari Presiden RI Keempat Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Ya, dia adalah Nyai Sinta Nuriyah Wahid. Beberapa waktu lalu ia menggelar acara acara buka dan sahur bareng bersama sejumlah komunitas di wilayah tiga Cirebon termasuk Komunitas Lintas Iman, di Klenteng Talang, Hotel Intan, dan Cigugur Kuningan. « Read the rest of this entry »

hanya karena berbeda, mereka dibungkam, dan dipaksa mengikuti identitas ‘resmi’

November 29, 2012 § Leave a comment

Karena dinilai ‘berbeda’ dan tak mampu mengungkapkan identitas agama, etnis, dan bangsanya. Mereka dipaksa mengikuti identitas yang resmi. Perlakuan-perlakuan tidak adil pun tak jarang harus mereka terima…

Selain tentang Ahmadiyah, Syiah, dan sejumlah komunitas lain yang semakin akrab kita ketahui melalui media massa. Tentunya kita juga pernah mengetahui tentang bagaimana seseorang dari sebuah komunitas sulit mendapatkan kartu tanda penduduk (KTP), hanya karena ia bukan termasuk penganut agama resmi seperti diakui Negara. Pengalaman ini sudah biasa dialami oleh komunitas Sunda Wiwitan. Mereka  terbiasa dimainkan aparat birokrasi.

Seperti keterangan yang diungkapkan Pengeran Djatikusuma, tetua adat Sunda Wiwitan yang akrab disapa Rama Djati, ini melalui pengalaman pribadinya, keluarganya, serta sejumlah penganut Sunda Wiwitan terutama di Cigugur Kuningan, tak jarang harus berhadapan dengan perlakuan tidak adil para pejabat negara setempat. Khususnya berkaitan soal agama. Para penghayat (sebutan untuk penganut Sunda Wiwitan) ditanya agama mereka masuk agama mana: Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha? Jika sudah demikian, maka penghayat Sunda Wiwitan akan menjawab: “agamanya, ya, Sunda Wiwitan”. « Read the rest of this entry »

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 25 other followers

%d bloggers like this: