Say No to “WTS”!

artslant.com

artslant.com

by: Alimah

Pernah mendengar wartawan tanpa surat kabar (WTS), wartawan “amplop”, “wartawan bodrex”, “wartawan abal-abal”, hingga “wartawan gadungan”?. Tentu saja salah satu di antaranya pernah kita dengar, bahkan mungkin sering. Bagaimana tidak, isu wartawan amplop di dunia pers Indonesia memang tak bisa disangkal. Tak usah jauh-jauh, di Mitra Dialog, salah satu media cetak di Cirebon, pada 22 Januari 2009 lalu, secara jelas mengungkapkan faktanya.

Ini sekadar mengingatkan pemberitaan yang diangkat di media tersebut. beritanya berjudul  “Korban Pemerasan Oknum Wartawan Semakin Bertambah”. Dalam berita tersebut diungkapkan, sebanyak 27 kepala Sekolah Dasar yang menerima Dana Alokasi Khusus (DAK), baik negeri maupun swasta di Kota Cirebon, berbondong-bondong mendatangi Polresta Cirebon. Kedatangan mereka dengan didampingi pejabat pada Dinas Pendidikan untuk melaporkan aksi pemerasan yang dilakukan oknum wartawan koran terbitan Bandung, Cah (42 tahun), warga Suket Duwur Kota Cirebon bersama dua orang temannya, Set dan Sur. Kasus tersebut hingga kini masih berlanjut.

Fakta di atas hanya salah satu dari sekian banyaknya kasus korban pemerasan yang dilakukan wartawan amplop. Tentu saja, dalam hal ini masyarakat sudah lama sangat terganggu dengan keberadaan wartawan gadungan tersebut. Yakni orang yang mengaku wartawan atau benar wartawan namun menyalahgunakan profesinya dengan tujuan mencari uang.

Jelas, wartawan gadungan adalah penipu –harus dipidana. Jelas pula, wartawan yang menyalahgunakan profesinya melanggar kode etik jurnalistik –karenanya ia bukan lagi wartawan profesional, juga menjadi pencemar citra wartawan –karenanya harus “ditertibkan”. Yang memprihatinkan, akibat “budaya amplop” itu, bermunculan wartawan gadungan, WTS , atau “wartawan pemeras” yang merugikan citra wartawan dan menjengkelkan masyarakat.

Fenomena seperti ini berlangsung sejak lama, tidak bisa dipungkiri dalam jurnalis menemukan hal seperti ini. Bahkan yang patut disayangkan ada beberapa “Wartawan Tanpa Identitas”, hal ini tentu saja membuat citra buruk bagi profesi kewartawanan. Contoh nyata, ada yang mengaku-ngaku wartawan salah satu surat kabar, yang dalam “modus’ operandinya selalu membesar-besarkan “mengexpose” permasalahan kecil di suatu kawasan. Terlebih berani meminta bahkan memeras kepada pejabat pedesaan dengan legalitas hanya membawa kamera.

Perlu adanya gerakan khusus

“Karena setitik nila rusak susu sebelanga”, pribahasa tersebut seakan menggambarkan kondisi dunia pers kita. Fenomena wartawan “amplop” kian marak berkembang terlebih seiring dengan bergulirnya arus demokrasi dan kebebasan mengekspresikan pendapat yang berkembang saat ini. Mereka seolah mendapatkan peluang emas untuk mecari keutungan pribadi dengan memanfaatkan status wartawan guna mengorek keterangan. Sedihnya keterangan yang dicarinya adalah keterangan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang “sensitif” sehingga dapat dijadikan untuk menekan agar yang bersangkutan mendapatkan keuntungan pribadi.

Wartawan sebagai bagian pilar demokrasi mempunyai peran yang sangat penting dalam menjamin ketentraman dan kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dia laksana pisau tajam dalam hidup ini yang ketajamannya dapat meluruskan sesuatu yang salah namun jika pisau ini berada ditangan orang yang tidak tepat maka betapa sangat berbahaya dan mengerikan bagi kehidupan kita. Wartawan yang seyogyanya dapat menjadi corong dalam menyampaikan kebenaran dengan i’tikad kebaikan dan untuk kemaslahatan malah disalahgunakan dengan membalikkan fakta untuk menekan dan mengambil keuntungan.

Memang fenomena ini terjadi karena ulah segelintir oknum, mereka mencari makan dengan cara seperti ini, namun melihat perkembangannnya rasanya sudah seperti kangker yang harus segera dibasmi karena jika tidak ditangani maka akan mebawa korban yang fatal. Dan sudah barang tentu yang paling tepat untuk memelopori pemberantasan “penyakit” ini paling terdepan adalah Dewan Pers dan kalangan jurnalistik itu sendiri. Karena merekalah yang langsung terkena dampak dari perilaku oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut.

Kita bisa acungkan jempol bagi sejumlah media massa yang mengharamkan wartawannya menerima amplop, karena memang itu tidak perlu. Isi amplop hanya akan membebani sang wartawan untuk menurunkan berita, padahal dimuat-tidaknya sebuah berita bukan wewenangnya, melainkan wewenang redaktur yang menjadi atasannya. Lain soal jika sang redaktur “kecipratan” dan turut punya beban moral.

“Budaya amplop” juga mengurangi profesionalisme para wartawan, termasuk bobot berita. Berita adalah laporan peristiwa. Namun tidak semua peristiwa layak dilaporkan (dijadikan berita). Sebuah peristiwa layak diberitakan (fit to print) hanya jika mengandung nilai-nilai jurnalistik atau news value, seperti aktual, faktual, penting, dan menarik.
Kian maraknya “budaya amplop” ini, mau tidak mau memang harus ada gerakan khusus dari pemerintah, dewan pers, dan insan pers profesional untuk segera “menertibkan” keberadaan wartawan bodrex atau wartawan gadungan ini. Di antaranya membuat kebijakan yang dapat melindungi masyarakat dari tangan kotor wartawan “amplop” semisal contoh diatas.

Rasanya menyedihkan kalau hanya karena segelintir wartawan “kotor” kemudian oleh masyarakat di anggap bahwa semua wartawan juga kotor, sehingga masyarakat enggan berhubungan dengan wartawan. Sebelum rusak susu sebelanga lebih baik kita buang nila meskipun hanya setitik. Dan betapa memilukannya kondisi bangsa ini, dimana pilar-pilar demokrasi semuanya sudah terkontaminasi dengan berbagai tindak kecurangan dan kepalsuan yang semuanya hanya untuk mengejar keuntungan pribadi.

Paling tidak ada upaya-upaya pencegahan secara sistematis agar praktik-praktik wartawan “amplop” dapat ditekan. Semisal melalui regulasi ataupun kebijakan yang diterapkan secara ketat sehingga masyarakat atau lembaga yang berhadapan langsung dengan wartawan “amplop” dapat dihalau untuk tidak dilayani.

Apalagi melalui program perpolisian masyarakat (Polmas), sekarang pihak kepolisian semakin kritis dan peduli terhadap persoalan-persoalan social maupun keamanan. Seperti dibentuknya forum kemitraan polisi dan masyarakat (FKPM), di tiga wilayah Cirebon. Dimana masyarakat dapat turut serta dan dituntut untuk semakin peduli terhadap persoalan di lingkungan masyarakatnya.

Pembinaan Internal di Kalangan Media

Selain itu, kalangan media juga harus terus melakukan pembinaan internal untuk meningkatkan profesionalisme wartawannya, utamanya dalam hal ketaatan pada kode etik jurnalistik. Poin 5 Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) yang ditetapkan Dewan Pers (SK No. No. 1/SK-DP/2000 tanggal 20 Juni 2000) menyebutkan, ” Wartawan Indonesia tidak menerima suap dan menyalahgunakan profesi”.

Hal ini kian penting, apalagi sebuah amplop dapat membuat wartawan menjalankan tugasnya secara tidak fair, berat sebelah, bias, hanya menguntungkan satu pihak. Sedangkan wartawan profesional menulis berita secara seimbang (balanced), cover both side, memegang teguh fairness doctrine (doktrin kejujuran). Jika demikian, pembaca atau masyarakat yang dirugikan karena tidak mendapatkan informasi yang utuh dan berimbang.

Entah siapa yang memulai, wartawan yang minta uang ataukah panitia yang menyuap wartawan, sehingga terbentuk “budaya amplop”. Yang jelas, kebiasaan buruk itu harus segera dihentikan sekarang juga. Toh jika ada acara bagus dan layak diberitakan, wartawan akan datang dengan sendirinya, bahkan tidak diundang sekalipun. Panitia acara cukup mengirimkan pemberitahuan atau menulis siaran pers (press realease).

Proses rekruitmen di sebuah media sendiri yang terkesan kejar target, jadi jangankan bicara kualitas berita, etika atau moralitas wartawan, yang dipikirkan hanyalah bagaimana seorang wartawan mampu menyetor sekian jumlah berita. Bahkan ada beberapa media kecil yang sebaliknya, biar tidak dapat berita yang penting bisa setor karena berita sekarang gampang tinggal klik internet dan dapat berita model apa saja.

Belum lagi, banyak media hanya menggaji wartawannya dengan “kartu pers” saja, jadi tidak mengherankan kalau ada wartawan yang merasa bangga dengan menggantungkan sejumlah kartu pers dari beberapa media. Itu artinya “tingkat kesejahteraan” dalam hal gaji, masih jauh dari upah minimum regional (UMR).

Yang memprihatinkan, media masih dilihat oleh masyarakat sebagai alat publikasi, sehingga yang terjadi bukanlah peran kontrol, tapi yang ada fungsi ekonomi lebih menonjol, dimana media lebih memilih “menjual” halaman mereka kepada pemilik uang bisa pemerintah, swasta atau sebagainya.

Dengan kondisi tersebut terkadang hasil kerja wartawan menjadi nomor sekian, yang penting income buat medianya dulu. Kondisi tersebut justru menggiring wartawan juga menjadi antek dari fungsi ekonomi sebuah media. Sehingga seringkali kita mendengar “yang penting ada uang berita bisa naik”. Tidak peduli berita itu berbobot (bernilai) atau tidak yang penting ada bobot rupiahnya pasti naik. Parahnya lagi tidak jelas “garis api” batas antara advetorial dan berita sudah bercampur aduk.

Selain itu, yang terpenting adalah kesadaran dari para wartawan itu sendiri. Entah disebut apa, “terlalu tinggi” atau “terlalu rendah”, terlalu tinggi maksudnya sadar, tidak mendapat jaminan sejahtera dari kantor, maka dengan modal kartu pers bisa saja mereka bertelikung dengan narasumber dan “melacurkan” fungsi dan idealisme”nya.

“Terlalu rendah” disini bisa jadi para wartawan ini tidak memiliki pengetahuan mendasar dan kuat tentang apa yang harus dilakukan wartawan itu sendiri. Yang terbayang dalam benak mereka, wartawan kerjanya berpindah dari satu ruang ke ruang lain, dari tempat jumpa pers satu ke tempat jumpa pers lainnya, dari amplop satu ke amplop lainnya. Sehingga yang lebih sering mereka perbincangkan adalah masalah “berapa tendangan hari ini”, ketimbang “apa yang mereka buat untuk masyarakat hari ini melalui tulisan mereka.