POLIGAMI: Isu Personal adalah Isu Politik

By Ninuk Mardiana Pambudy (Senin, 6 April 2009/www.kompas.com)

Menurut Musdah, caleg yang melakukan poligami berpotensi korupsi dalam bentuk penggunaan fasilitas negara dan nepotisme; berpotensi mengabaikan perasaan, aspirasi, dan pendapat rakyat serta yang pasti sudah abai terhadap perasaan, aspirasi, pendapat istri, dan anaknya sendiri; berpotensi mendustai konstituen; berpotensi tidak peduli kepada rakyat yang diwakili; dan berpotensi absen dari sidang-sidang di DPR.

Sejumlah mailing list memuat daftar calon anggota legislatif yang berpoligami. Beragam komentar bermunculan, tetapi di mailing list perempuan umumnya bernada mengingatkan untuk tidak memilih caleg bersangkutan. Meski penolakan terhadap poligami pernah disuarakan gerakan perempuan Indonesia pada tahun 1950-an, penolakan kali ini berada dalam suasana berbeda.

Reformasi tahun 1998 membawa perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan dan cara berdemokrasi. Masyarakat mendapat kesempatan lebih luas dan lebih bebas untuk meneliti caleg dan parpol yang ikut dalam pemilu. Informasi itu lalu tersebar lebih cepat dan luas dengan bantuan teknologi informasi yang menjangkau lebih banyak orang dalam seketika.

Pada saat bersamaan, kita berada pada situasi di mana konservatisme agama kembali menguat, seperti diperlihatkan hasil pemantauan Komisi Nasional Antikekerasan pada Perempuan terhadap berbagai peraturan daerah, yang diluncurkan Maret lalu. Agama dipakai untuk membentuk identitas kelompok, etnis, atau daerah dengan menggunakan peraturan dan kebijakan daerah sebagai instrumennya. Dalam politik identitas itu terjadi diskriminasi dan kekerasan yang menimpa perempuan, hal yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang mempersatukan rakyat Indonesia dan menjamin keadilan yang setara bagi setiap orang.

Mengenai poligami, Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 pada dasarnya menganut asas monogami meski tetap dibuka kemungkinan untuk suami menikahi lebih dari istri asal memenuhi sejumlah persyaratan yang ditentukan pengadilan agama.

Bahwa poligami menimbulkan banyak masalah, antara lain dikemukakan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Departemen Agama Prof Dr Nasaruddin Umar MA dalam Konsultasi Nasional ”Menciptakan Kebijakan Hukum Keluarga yang Adil dan Setara Jender” yang diselenggarakan Komnas Perempuan di Jakarta awal Februari 2008.

Nasaruddin menyebutkan, poligami menjadi masalah serius dalam perkawinan dan menyumbang angka sangat besar terhadap perceraian. Data Bimas Islam memperlihatkan, tahun 2004-2006 perceraian yang diakibatkan poligami terus meningkat. Secara keseluruhan, poligami yang berujung pada permintaan cerai dari istri pertama itu dilakukan sembunyi-sembunyi dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama alias menikah siri, tanpa persetujuan istri pertama. Umumnya istri memilih bercerai daripada dijadikan istri tua.

Kekerasan

Keputusan istri pertama untuk meminta cerai daripada berada dalam perkawinan poligami, seperti yang ada pada data pengadilan agama tersebut, memperlihatkan, poligami adalah tindak kekerasan terhadap perempuan.

Aktivis perempuan, peneliti, dan dewan penasihat Fahmina Institute, Lies Marcoes, menyebut poligami yang umumnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi cukup menjadi bukti bahwa poligami mengandung masalah.

Penelitian Lies yang juga pelatih sensitivitas jender untuk hakim pengadilan agama di Nanggroe Aceh Darussalam dengan cara antara lain diskusi kelompok terfokus (FGD) di Aceh Februari 2009 memperlihatkan, para hakim pengadilan agama di sana mengatakan tidak pernah mendapat permohonan dari para suami untuk berpoligami.

Yang sering terjadi, istri menuntut ke pengadilan agama karena tidak menyetujui pernikahan lagi suaminya. ”Ini menunjukkan untuk istri pertama poligami adalah suatu bentuk kekerasan,” tutur Lies, Sabtu (4/4) siang.

Penerima penghargaan Yap Thiam Hien Award, Musdah Mulia APU, menegaskan, dia tidak akan memilih caleg yang berpoligami. Menurut Musdah, caleg yang melakukan poligami berpotensi korupsi dalam bentuk penggunaan fasilitas negara dan nepotisme; berpotensi mengabaikan perasaan, aspirasi, dan pendapat rakyat serta yang pasti sudah abai terhadap perasaan, aspirasi, pendapat istri, dan anaknya sendiri; berpotensi mendustai konstituen; berpotensi tidak peduli kepada rakyat yang diwakili; dan berpotensi absen dari sidang-sidang di DPR.

”Aktivis perempuan menolak poligami karena alasan kekerasan, menyakitkan untuk istri pertama, dan dapat menimbulkan masalah sosial untuk anak,” ungkap Lies Marcoes.

Lies mengatakan, banyak laki-laki tidak menyadari dan terkejut walau tidak menyuarakan terbuka banyak perempuan tidak menyetujui poligami.

Dia menunjuk contoh seorang pemimpin agama yang popularitasnya merosot tajam begitu melakukan poligami, bahkan ketika media massa memberitakan poligami itu mendapat persetujuan istri pertama. Juga seorang pengusaha rumah makan yang jaringan rumah makannya berguguran di sejumlah tempat karena secara terbuka mempromosikan poligami, bahkan dengan membuat penghargaan bagi laki-laki yang berpoligami.

Melakukan kekerasan

Penolakan terhadap poligami berjalan setali tiga uang dengan penolakan terhadap perselingkuhan sehingga menurut Lies tidak relevan membandingkan poligami dan perselingkuhan.

”Padanan poligami adalah monogami berseri. Mau pindah ke lain hati itu normal dan manusiawi, tetapi selesaikan dulu secara sportif semua hak psikis dan ekonomi istri pertama dan anak serta penuhi kewajiban kepada istri pertama dan anak,” kata Lies. ”Jadi, isunya adalah tidak melakukan kekerasan psikis, ekonomi, dan fisik kepada istri pertama dan anak.”

Bila perselingkuhan tidak dijadikan isu oleh aktivis perempuan, bukan berarti ada persetujuan atas perbuatan itu. Perselingkuhan, lanjut Lies, sudah pasti ditolak karena seperti arti katanya sendiri perselingkuhan adalah pengkhianatan, pembohongan, dan pelakunya berlaku tidak sportif kepada istri.

”Ini seperti ketika aktivis perempuan menolak Undang-Undang Pornografi. Itu bukan berarti lalu menyetujui pornografi. Kami menolak pornografi,” ujar Lies.

Perdebatan poligami menjadi relevan dibicarakan secara publik dan menjadi isu politik karena poligami diatur di dalam undang-undang negara di mana setiap warga negara dituntut tunduk pada undang-undang itu.

Bila seorang caleg terbukti melakukan poligami yang menyalahi undang-undang, itu berarti tindakan melanggar hukum. Wajar bila aktivis perempuan lalu mengaitkan akuntabilitas caleg dengan hal yang sering kali dianggap berada di ranah pribadi itu.