Ironi

mdi-art

Beberapa hari lalu, ada salah satu anggota kepolisan komplain terkait berita yang kutulis tentang pungutan liar (Pungli), yang dilakukannya pada salah satu korban perdagangan orang (trafiking). Sebut saja, namanya Sumarmi (bukan nama yang sebenarnya). Ya, anggota polisi tersebut seorang perempuan. Dia merupakan salah satu kepala unit (Kanit) persoalan perempuan dan anak (PPA). Dia komplain dan marah besar kepada rekanku yang saat itu kebetulan mengangkat telfon dari Sumarmi. Dalam komplainnya, dia menuduh lembaga kami sengaja menyudutkan polisi hingga berdampak pada citra baik polisi. Dia bahkan dengan sangat keras mengatakan kekecewaannya bekerjasama dengan lembaga kami.

Tepat setelah seorang rekan mendapat telfon dari Sumarmi, aku langsung ditelfon dan disuruh untuk balik ke kantor. Ya, saat itu posisiku memang sedang dalam perjalanan untuk mendatangi beberapa jaringan dan narasumber, sekaligus meliput berita untuk edisi berikutnya. Aku memang sudah menduga, pasti ada sejumlah anggota polisi yang komplain terhadap pemberitaanku. Aku terbiasa menghadapi kondisi seperti ini. maka aku pun teta tenang sembari sedikit menyunggingkan senyum sinisku. Hal itu refleks aku lakukan tanpa seorang pun tau bahwa aku tersenyum sinis.

Lalu, hari itu juga ada rapat lembaga semi besar dan urgent. Dalam rapat itu, salah satunya membahas tentang komplain dari Sumarmi. Dalam rapat itu terdiri dari direktur, beberaa manajer program, dan tentu saja aku berada di tengah-tengahnya. Singkatnya, daam rapat itu, secara etika jurnalisme, aku tidak bersalah. Karena sudah kupaparkan, bahwa apa yang dipersoalkan oleh Sumarmi adalah pernyataan langsung dari korban. Yang berarti, dalam hal itu tidak ada yang namanya “meng-ada-ada” alias membohongi publik. Bahkan aku pun memiliki rekaman wawancara antara aku dan si korban, untuk membuktikan bahwa tulisanku memang tidak membohongi publik.

Alhasil dalam rapat mendadak itu, aku dinyatakan tidak bersalah. Apalagi pernyataan komplain Sumarmi bersifat personal, alias pernyataan emosional seseorang yang menyadari posisinya akan terancam, karena perbuatannya buruknya diketahui publik. Kami yakin, bahwa pernyataannya ditelfon lebih atas nama pribadi, bukan lembaga. Dalam rapat itu, kami juga membahas bagaimana agar hubungan lembaga kami dengan kepolisian tetap baik, terutama dengan Sumarmi. Akhirnya kami memutuskan untuk bersilaturahim ke Sumarmi untuk mendinginkan keadaan. Kami berusaha membina hubungan baik, bukan memohon maaf kepadanya. Karena jika kami memohon maaf, maka kami secara tidak langsung mengakui bahwa kami bersalah. Padahal realitanya kami sangat tidak bersalah. Kami hanya berusaha membongkar keburukan layanan publik di kepolisian, termasuk Pungli. Namun kami tetap berusaha membahasakannya dengan santun tanpa memojokkan salah satu pihak. Kami juga memberikan hak jawab kepada pihak yang merasa tidak sesuai dengan pemberitaan kami.

Esoknya, kami (aku dan salah seorang kawan) berkunjung ke salah seorang korban perdagangan orang (trafiking) yang juga menjadi narasumber dalam pemberitaan kami. Sebut saja namanya Sri (15), salah satu perempuan korban trafiking yang pernah saya ceritakan kisahnya diblog ini. Kisahnya juga menjadi laporan khusus di majalah kami dengan nama dan alamatnya disamarkan. Dalam pemberitaan, aku mengutip pengakuannya tentang perlakuan anggota polisi yang melakukan Pungli terhadapnya. Hingga berdampak memunculkan komplain dari salah seorang anggota polisi bernama Sumarmi (bukan nama sebenarnya). Selain Sri, anggota polisi lainnya yang merasa terkait pemberitaanku, juga memarahi Sri sebagai korban.

“Saya dimarahi oleh bapak X, karena katanya saya sudah membuka perbuatannya pada media,” tutur Sri kepada kami saat itu. Bahkan Sri mengaku ketakutan, tepat setelah menerima telepon dari bapak X tersebut. Namun di sisi lain, Sri merasa lega karena pada akhirnya terungkap juga. Saat itulah, kami mencoba membuatnya agar tenang dan jangan lagi merasa takut. Karena dalam hal ini adalah tanggungjawab kami untuk menyelesaikannya dan melindungi korban. Jika anggota polisi tersebut mempermasalahkan, maka hubungannya bukan dengan korban, tetapi dengan lembaga kami. kami juga tak hentinya menawarkan perlindungan kepada Sri.

di sela-sela obrolannya, Sri juga mengaku lebih banyak dibantu oleh salah satu LSM Perempuan yang merupakan jaringan lembaga kami. bantuan tersebut tidak hanya dari sisi dukungan mental (melalui pendamingan), tapi juga dari sisi materi seperti dalam pengobatannya. sedangkan polisi lebih yang ikut membantunya, malah terkesan banyak mengeluh, bahkan tak jarang meminta uang padanya. hal ini berlawanan sekali dengan pernyataan Sumarmi yang mengaku telah menanggung semua pengobatan Sri. sungguh Ironis.