menikah di bawah tangan

Bukan keinginan mereka, para perempuan dan lelaki itu, menjalani kehidupan keluarganya dengan status pernikahan masih di bawah tangan atau pernikahan sirri. Namun dengan kondisi yang serba tidak memungkinkan, mau tidak mau mereka bertahan dengan status pernikahan di bawah tangan.

kali ini aku ingin berbagi cerita tentang realita pasangan menikah sirri di Desa Sinarancang. Sekitar bulan April 2010 lalu, aku menyapa sejumlah perempuan dan lelaki yang memutuskan menikah sirri di Desa Sinarancang, Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon. Tentunya seperti biasa, dalam rangka peliputan untuk media lembaga tempatku bekerja

Dengan ditemani salah seorang teman, aku dipertemukan dengan sejumlah pasangan suami isteri yang telah bertahun-tahun menikah sirri. Salah satunya dengan pasangan suami isteri Yanto (46 tahun) dan Yanti (35 tahun) (bukan nama sebenarnya) asal Desa Sinarancang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon.

Yanti, perempuan tiga anak itu perawakannya terlihat kurus. Mata kuyunya terlihat tak tenang. Rupanya dia sedang mengontrol si bungsu bermain dengan teman-temannya. Beberapa hari ini, dia mengaku lebih banyak di rumah mengurus anak-anak dan membantu suaminya membuat cobek. Yanti dinikahi Yanto pada tahun 2000. Keduanya saat itu berstatus duda dan janda. Jika tidak di rumah, Yanti biasanya bekerja sebagai buruh harian di salah satu pabrik bihun di desanya.

Ketika aku bertandang ke rumahnya pada Kamis (14/4), dia lebih banyak diam dan hanya bicara seperlunya.

“Inginnya sih terdaftar,” kata Yanti saat menimpali obrolan kami tentang keinginannya terdaftar di Kantor Catatan Sipil. Di tengah obrolan, Yanti sesekali terbatuk-batuk. Sudah beberapa tahun ini Yanti mengaku menderita sakit paru-paru. Tidak heran, tubuhnya terlihat begitu kurus dan lebih tua dari usianya. Tanpa menunggu pinta dari isterinya, Yanto melanjutkan kata-kata Yanti.

“Mau bagaimana lagi, kalau ingin terdaftar di Catatan Sipil harus ada biaya besar. Kami belum sanggup,” tutur Yanto.

“Saya menikahi Yanti tahun 2000, saat itu kami menikah dalam keadaan sudah berstatus duda dan janda. Tapi kami ingin menikah secara resmi. Kalau Pemerintah mau memberikan keringanan biaya bahkan gratis, kami ingin sekali terdaftar di Catatan Sipil,” lanjut Yanto.

Sebagai perajin cobek dengan modal pas-pasan, Yanto mencoba menghidupi anak isterinya. Itupun, menurutnya, masih harus ‘gali lobang tutup lobang’ alias berhutang ke warung-warung. Dia terkadang tidak bisa membuat cobek sama sekali, menunggu pinjaman untuk modal membeli bahan-bahan membuat cobek.

Kini, anak-anak mereka tetap belajar di sekolah seperti anak-anak lainnya. Hanya saja, mereka belum memiliki Akte Kelahiran sebagai salah satu syarat belajar di sekolah. Oleh pihak sekolah, mereka diperbolehkan hanya menyerahkan surat keterangan lahir. Surat Keterangan Lahir adalah surat yang dibuat oleh seorang bidan atau pihak rumah sakit sebagai keterangan telah lahirnya seorang anak. Surat Keterangan Lahir juga dibuat sebelum pembuatan Akte Kelahiran.

Tentu saja, pasangan suami isteri itu belum bisa membuat Akte Kelahiran untuk anak-anaknya. Karena salah satu syarat membuat Akte Kelahiran adalah harus ada Kartu Keluarga (KK), dan membuat KK berarti harus ada buku nikah. Sedangkan selama 10 tahun menikah, keduanya belum memiliki buku nikah. Namun ketika ditanya bagaimana nasib pendidikan anaknya di masa depan, Yanto hanya menjawab, “Tergantung keadaannya nanti.”

Apabila ada kemudahan dan biaya terjangkau dari pemerintah, Yanto juga mengaku akan berusaha secepatnya mendaftarkan pernikahan mereka di Catatan Sipil, apalagi ada kabar tentang akan ada penghukuman bagi pelaku nikah sirri. “Saya khawatir, apalagi kalau sampai dipenjara. Tapi mau bagaimana lagi?” ujarnya merespon isu nikah sirri.

Pelaku Semakin Berkurang

Selain Yanto dan Yanti, sekitar 45% masih terdapat pasangan suami isteri yang masih belum terdaftar di Catatan Sipil. Keterangan tersebut diungkapkan Dirman, mantan Kuwu Desa Sinarancang Kecamatan Mundu tahun 1995-2000. Bahkan, sejumlah media lokal Cirebon menyebutkan sekitar 60% -75% terdapat pasangan suami isteri yang belum tercatat di Catatan Sipil. Di desa tersebut terdapat sekitar 2.000 pasangan suami-isteri. Namun, hanya 1.200 pasangan yang tidak mencatatkan pernikahannya ke instansi resmi. Sehingga diperkirakan ada sekitar 60% penduduk di desa tersebut bisa dibilang menjadi pelaku nikah sirri. Usia mereka pada umumnya di atas 35 tahun.

Di Jawa Barat, desa ini bahkan disebut-sebut sebagai salah satu desa yang mayoritas penduduknya menikah sirri. Dirman menampik adanya kabar yang beredar di media, terutama tentang jumlah pelaku nikah sirri yang mencapai 75%. Selain pernah menjadi kuwu pada tahun 1995-2005, dia juga mengaku dipercaya sebagai tokoh agama di Sinarancang untuk menikahkan calon pasangan suami isteri. Tokoh agama ini disebut lebe. Menurutnya, data yang beredar di media terlalu dibesar-besarkan. Artinya, data yang diinformasikan tidak sesuai dengan kenyataannya.

“Memang ada pernikahan sirri di desa ini, namun sekarang ini sudah mulai berkurang. Itupun yang melakukan nikah sirri hanya pasangan duda dan janda. Pasangan yang sebelumnya pernah menikah lalu bercerai. Selain itu, mereka yang menikah sirri biasanya adalah lelaki pendatang dari daerah lain, kemudian menikah dengan perempuan asli sini,” jelasnya.

Selain mengetahui kabar dari media, dia juga mengaku pernah didatangi dua wartawan yang mengatakan bahwa dirinya telah menikahkan 42 orang secara tidak resmi. Namun, dia menampik pernyataan kedua wartawan tersebut. Menurutnya, apa yang diungkapkan kedua wartawan tersebut tidak benar, karena selama menjadi lebe, dia hanya menikahkan 22 orang yang juga memiliki surat nikah.

“Data 42 orang itu salah, karena mereka bicara tidak sesuai aturan. Jadi, sebenarnya sejak menjadi kepala desa, itu belum ada. Ada juga dari tamu atau orang lelaki dari luar desa yang datang ke sini mencari janda, kemudian nikah yang diundang hanya kiai. Kalau saya itu tidak pernah. Pokoknya semenjak saya jadi kepala desa, itu belum ada,” tegasnya.

Biaya Menikah Masih Menjadi Kendala

Mata pencaharian penduduk desa yang terletak di kawasan pegunungan itu cukup beragam. Mulai dari petani, buruh, pedagang, hingga perajin cobek dari batu. Bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi adalah Jawa Cerbonan dan Sunda. Sebab desa tersebut merupakan daerah transisi antardua suku di Cirebon. Menuju Desa Sinarancang hanya butuh waktu sekitar 30 menit dari pusat Kota Cirebon. Awalnya, Desa Sinarancang menyatu dengan Desa Satunangila, kemudian terjadi pemekaran. Baru pada 1983, Sinarancang resmi menjadi desa sendiri.

Sebelum pemekaran, menurut Kepala Desa Sinarancang, Caca Efendi, masih banyak warga yang melakukan nikah sirri. Hal tersebut dikarenakan faktor jarak yang sangat jauh dari desa ke pusat administrasi kecamatan. Alhasil, dari pihak KUA tidak bisa mendatangi rumah warga. “Jadi di situlah kemudian muncul berita banyaknya nikah sirri. Itu terjadi sebelum pemekaran. Setelah pemekaran, Alhamdulillah nikah tercatat. Kebanyakan dilakukan janda dan duda,” jelasnya.

Caca menambahkan, kendala utama mereka yang melakukan nikah sirri adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, serta tidak adanya sosialisasi dari pihak terkait mengenai pentingnya menikah secara hukum negara. “Anggapan tidak terlalu pentingnya catatan sipil waktu itu sangat tinggi. Karena itu, pengurusan buku nikah tidak terlalu dipikirkan mereka,” jelas Caca.

Dia mengakui, banyak warga yang baru merasakan akibat tidak mencatatkan pernikahannya sekarang. “Itu terjadi ketika anak-anak mereka masuk sekolah. Ada beberapa sekolah yang mensyaratkan harus menyertakan Akte Kelahiran ketika mendaftar. Padahal, Akte Kelahiran dibuat berdasarkan buku nikah,” paparnya. “Saat ini, banyak anak di Sinarancang yang belum punya Akte Kelahiran karena pengurusannya terganjal syarat mutlak buku nikah kedua orang tua.”

FKPM Mundu: Tidak Semua Pelaku Nikah Sirri Mendapat Kesempatan

Setelah disebut-sebut sebagai salah satu desa dengan pelaku nikah sirri terbanyak, akhirnya Desa Sinarancang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon mampu mewujudkan harapan masyarakatnya. Yakni, dengan menikahkan pasangan yang telah menikah secara agama, namun belum memiliki buku nikah atau belum tercatat di Catatan Sipil. Acara nikah gratis itu dilaksanakan bertepatan dengan acara pesta tani atau biasa disebut “Mapag Sri”.

Masih banyaknya pelaku nikah sirri di Mundu selama ini juga menjadi keprihatinan tersendiri bagi FKPM Mundu. Aktifis FKPM Mundu juga tengah berusaha mengusulkan, bagaimana agar para pelaku tersebut bisa menikah secara gratis. Karena selama ini, menurut Tafsirun (29 tahun), aktifis FKPM Mundu, para pelaku menikah sirri sebagian besar beralasan karena tidak adanya dana.

“Memang, di Sinarancang banyak keluarga yang tidak mampu. Tetapi dengan biaya menikah sirri yang cukup murah menyebabkan para lelaki dengan mudah melakukan pernikahan sirri berkali-kali. Dan ini berdampak pada anak-anak dan para isteri mereka. Selain itu juga kurang adanya sosialisasi dari pemerintah desa saat itu, terutama dalam hal pengurusan surat nikah,” papar Tafsirun yang juga salah satu pengurus LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Cirebon.
Sementara itu menurut Caca Efendi, selama ini dari pihak Pemerintah Desa sendiri telah berusaha memberikan proposal yang diusulkan ke Disdukcapil dan Depag sekitar 4-5 proposal nikah massal, namun belum ada konfirmasi. Ketika belum menjadi desa sendiri, warga Sinarancang harus menempuh jarak sekitar 3-5 kilometer untuk melaju ke kantor Kecamatan Beber.

“Namun selama ini kami belum mendapatkan tanggapan,” ujar Caca. Saat ini dia mengaku bahagia karena bersamaan dengan acara “Mapag Sri”, nikah gratis terlaksana sebagai salah satu rangkaian acara dalam “Mapag Sri”.

“Kebetulan sekali kami mendapat bantuan dari Bapak Bupati Kabupaten Cirebon. Apalagi selama ini kami memang berencana menggelar nikah gratis. Hanya saja terbentur biaya, jadi baru kali ini bisa diwujudkan,” papar Caca Efendi, Kepala Desa Sinarancang, ketika ditemui Fahmina-institute di sela-sela acara “Mapag Sri” pada Minggu (6/6).

Caca mengaku prihatin dengan kondisi warganya yang masih belum memiliki buku nikah. Apalagi ratusan warga tersebut sudah memiliki anak yang harus meneruskan pendidikannya. Sehingga nikah gratis akan sangat membantu memudahkan warga untuk mendapatkan buku nikah.

“Namun untuk sementara masih simbolis dulu, karena dari KUA Kecamatan Mundu tidak secara langsung menyerahkan buku nikahnya. Pada akhirnya warga yang akan mengurusnya sendiri,” ujarnya.

Caca menambahkan, yang terdata untuk mendapatkan buku nikah secara gratis hanya 40 KK, selebihnya sekitar 225 KK belum tercatat. Hal tersebut dikarenakan dana yang ada hanya cukup untuk 40 KK. Salah satu KK yang belum tercatat adalah pasangan suami isteri Yanto dan Yanti. Yanto mengaku hanya mendapat kesempatan menyunatkan anaknya secara gratis yang masih kecil.

“Saya hanya mendapat kartu untuk sunat gratis, tapi kalau nikah gratis saya tidak mendapatkan kartu ataupun surat dari desa. Jadi, saya tidak ada di sana sewaktu pelaksanaan. Saya juga tidak tahu nama saya terdaftar atau tidak.”

Gagasan untuk mengkriminalisasi para pelaku pernikahan sirri atau pernikahan ‘di bawah tangan’, sampai saat ini terus bergulir terutama di media massa. Sejumlah pihak seperti Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma’ruf Amin, kemudian Ketua Mahkamah Agung, Harifin A Tumpa, dan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, juga turut melontarkan gagasannya tentang hukuman yang pantas untuk para pelaku pernikahan tersebut. Tidak terkecuali sejumlah aktifis LSM yang memperjuangkan nasib kaum perempuan seperti LSM Fahmina-institute Cirebon.

Kiai Husein Muhammad, Ketua Dewan Kebijakan Fahmina-institute Cirebon sekaligus Komisioner Komnas Perempuan, pernah dengan tegas menyatakan pelarangan pernikahan di bawah umur dan nikah sirri. Kini di tengah bergulirnya gagasan tentang penerapan sanksi terhadap pelaku pernikahan Sirri, secara tegas dia berpendapat bahwa rencana untuk menerapkan sanksi terhadap pelaku perkawinan sirri adalah baik untuk melindungi perempuan.

Hal senada diungkapkan Marzuki Wahid, Direktur Fahmina-institute Cirebon sekaligus Pakar Politik Hukum Islam, ketika ditemui di kantor Fahmina-institute Cirebon, pada Rabu (17/02/10). Baginya, pelaku nikah sirri harus dipidana sebagai perbuatan kriminal.

“Soal berapa lama hukuman itu, terserah kesepakatan pemerintah dan DPR saja. Ini penting demi menjamin dan menjaga keadilan dan hak-hak perempuan dan anak sebagai pihak yang sementara ini banyak dirugikan dan dilemahkan oleh karena posisi yang selalu timpang di tengah-tengah masyarakat,” jelas Marzuki Wahid.

Perempuan Harus Benar-Benar Mengetahui

Sementara menurut Husein Muhammad, undang-undang (UU) tentang sanksi terhadap pelaku pernikahan sirri harus disosialisasikan sampai ke desa-desa dan dalam waktu yang lama, sampai masyarakat, terutama kaum perempuan benar-benar mengetahuinya. Bagaimanapun juga, dengan pandangan para ulama bahwa perkawinan demikian adalah sah menurut agama, menurut Tuhan. Mengapa harus dihukum? Sosialisasi terhadap para ulama juga perlu dilakukan, sampai mereka mengerti kepentingannya atau manfaatnya. Kalau tidak demikian, mereka juga harus tahu bahwa itu akan membawa dampak buruk bagi perempuan, anak-anak perempuan mereka, adik-adik perempuan mereka, kakak-kakak perempuan mereka dan seterusnya.

Nikah sirri dalam konteks Indonesia, dimaknai sebagai nikah yang tidak dicatat dalam lembar negara atau tidak dicatat di kantor KUA. Perkawinan tersebut dilakukan dengan memenuhi persyaratan dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam hukum fiqh: dimana ada dua orang calon suami-isteri, dua orang saksi, wali dan shighat (ijab-kabul).

Dalam pandangan ulama, nikah seperti ini sudah sah. Undang-undangan Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebetulnya sudah mencantumkan syarat pencatatan perkawinan tersebut, akan tetapi tidak masuk ke dalam rukun nikah. Sehingga pernikahannya masih dianggap sah. Karena itu, hampir semua orang mengatakan perkawinan tidak tercatat sebagai sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut negara. Ini jelas merupakan dualisme hukum.

“Nikah tidak tercatat atau nikah ‘di bawah tangan’ pada kenyataannya sering merugikan perempuan. Apalagi jika dari perkawinana tersebut lahir anak. Jika perempuan tersebut kemudian dicerai, maka perceraian tidak bisa dilkakukan di hadapan pengadilan, karena tidak ada bukti perkawinan mereka sudah berlangsung. Jadi mereka akan dianggap bukan suami isteri. Perceraian tidak bisa dilakukan oleh pengadilan tanpa perkawinan yang tercatat,” papar Husein Muhammad.
Perempuan tersebut tidak bisa memperoleh harta gono gini dan warisan jika dicerai atau ditinggal mati, lanjutnya.

“Selain itu juga anak yang dilahirkannya tidak dianggap anak sah. Karena itu akan kesulitan memperoleh akte lahir. Siapa bapaknya? Hubungan nasab hanya kepada ibunya saja. Maka nikah dibawah tangan membawa dampak yang banyak atau sering merugikan perempuan. Dia tidak memperoleh perlindungan negara. Jadi banyak mudaratnya. Maka pencatatan merupakan keharusan hukum, undang-undang termasuk sanksinya.”

Hanya saja, tambahnya, perlu kehati-hatian dalam menerapkan kewajiban pencatatan berikut sanksinya. Karena jangan-jangan dalam penerapannya perempuan juga yang akan dirugikan. Ketika terjadi pernikahan di bawah tangan dan ditangkap, karena melanggar hukum lalu diadili, maka perempuan boleh jadi akan kena kerugian berlapis. Misalnya dicerai atau ditinggal suaminya tanpa nafkah dan dihukum penjara 6 bulan atau denda 5 juta. Padahal dia tidak berdaya, miskin dan tidak tahu hukum.

Pencatatan Nikah Menjadi Rukun Nikah

Lebih jauh Marzuki Wahid menegaskan, pencatatan akad nikah oleh pemerintah sangat penting. Karena ini menyangkut kepastian hukum, baik bagi kedua pihak yang menikah maupun bagi anak-anak yang akan dilahirkan nanti. Masing-masing (suami dan istri) serta anak-anak akan mempunyai hak dan kewajiban atas implikasi pernikahan. Jika tidak dicatatkan kepada pemerintah, maka tidak ada kepastian dan jaminan hukum, terutama bagi hak-hak perempuan dan anak. Dalam kenyataannya, nikah sirri selalu merugikan, menciderai, dan menelantarkan perempuan (istri atau mantan istri) dan anak-anak.

“Dalam kasus tersebut, pencatatan nikah oleh pemerintah bagi saya adalah wajib hukumnya. Malah saya mengusulkan pencatatan nikah menjadi rukun nikah, yakni harus dipenuhi, yang apabila tidak dipenuhi maka nikah tidak sah. Ini didasarkan pada logika qiyas awlawy atas kewajiban mencatatkan hutang (idza tadayantum bi daynin ila ajalin musamman faktubuhu),” tegasnya.

Masih menurut Marzuki Wahid, nikah pada dasarnya adalah perjanjian atau kontrak bilateral (individual dan keluarga) yang sangat kuat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan kata lain, tujuan perkawinan adalah suatu tatanan keluarga yang adil, setara, dan maslahat bagi kedua belah pihak.

Oleh karena tujuan perkawinan adalah tatanan keluarga, maka relasi perkawinan bukan lagi menjadi semata-mata ranah privacy, tetapi telah menjadi ranah publik yang diperlukan sebuah aturan hukum yang menjamin keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan baik untuk laki-laki maupun perempuan. Dalam konteks ini, nikah sirri (nikah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau tidak dicatatkan kepada pemerintah) sesungguhnya perlu dicurigai dan diwaspadai niat baiknya. Jika berniat baik, maka tidak semestinya nikah dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak dicatatkan kepada pemerintah.

“Lebih dari itu, bagi saya poligami harus didefinisikan sebagai kekerasan terhadap perempuan dan perbuatan kriminal atas perempuan,” jelas Marzuki Wahid yang juga menyebutkan beberapa alasan mengapa poligami didefinisikan sebagai kekerasan terhadap perempuan.

Pertama, menurutnya poligami sesungguhnya praktik masyarakat jahiliyyah yang tengah dihilangkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui pembatasan jumlah sebagai bentuk kompromi kultural. Tujuan utama Nabi Muhammad SAW sebetulnya bukan pembatasan jumlah 4 orang, melainkan monogami. Strategi ini sama persis dengan strategi Nabi SAW dalam menghilangkan perbudakan. Ayat al-Qur’an yang sering dijadikan dasar oleh para poligam (an-Nisa’ ayat 3) pada dasarnya bukan ayat poligami, tapi ayat monogami dan itu berkaitan dengan pemeliharaan perempuan yatim (waliyyul yatim), bukan penegasan poligami.

Kedua, survey membuktikan bahwa tak satu pun perempuan yang secara sadar dan atas kemauan sendiri untuk dipoligami atau dimadu. Semua perempuan pada dasarnya ingin monogami dan menolak poligami. Poligami hanyalah kemauan dan kebutuhan sepihak laki-laki, yang pada umumnya tidak ada tujuan lain kecuali memenuhi hasrat seksual belaka.

Ketiga, hampir semua perempuan yang hidup dalam keluarga poligami selalu memiliki rasa iri, dengki, dan tidak tulus melihat istri-istri yang lain. Walhasil, keadilan tidak pernah terwujud dalam praktik kehidupan poligami. Ini jelas tidak memenuhi harapan syari’at Islam.

Keempat, banyak praktik poligami tidak dimaksudkan sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya melakukan, yakni untuk memberdayakan dan menolong perempuan yang miskin, tertindas atau janda yang terlantar. Sebagian besar pelaku poligami didorong oleh kepentingan seksual. “Lihatlah, istri kedua, ketiga, atau bahkan keempat biasanya selalu lebih muda, cantik, atau secara seksual lebih memikat kepentingan seks laki-laki. Ini jelas praktik poligami yang tidak dikehendaki syari’at Islamiyyah,” tandanya.

Kelima, sebagian besar perkawinan poligami tidak dicatatkan kepada pemerintah dan tidak dilakukan atas persetujuan atau ijin istri sebelumnya. Ini artinya poligami selalu dilakukan dengan kebohongan, dan setiap hari atau setiap jam selalu memproduksi kebohongan agar istri kedua, ketiga, atau keempatnya tidak terbongkar, baik oleh istri pertama, keluarga, atau publik.

“Perkawinan yang dilakukan atas dasar kebohongan dan mendorong orang untuk selalu bohong, maka hukumnya jelas diharamkan. Dengan sejumlah alasan tersebut, poligami pantas dikategorikan sebagai kejahatan atau kekerasan terhadap peremupuan, dan pelakunya layak untuk dipidana.”

(hasil liputan ini juga diangkat di media fahmina-institute Cirebon, baik online maupun cetak)